Manado, Makasiow News — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Utara menggelar Rapat Evaluasi Hasil Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten- Kota di Provinsi Sulawesi Utara, di Peninsula Manado, Jumat-Minggu (10-12 November 2023).
Dalam Rapat yang digelar dengan model diskusi bersama Bawaslu Kabupaten Kota, Stakeholder dan awak media, Bawaslu Sulut memaparkan beberapa topik yang menjadi fokus pengawasan selama tahapan itu berlangsung.
Kehadiran Narasumber dari pihak eksternal juga menjadikan diskusi ini kaya akan informasi dan isu yang berkembang ditengah masyarakat, salah satu yang sangat hangat diulas yakni keterwakilan perempuan.
Menurut Ketua Bawaslu Sulut, Ardiles Mewoh, syarat 30 persen keterwakilan perempuan dalam “line up” daftar calon legislatif masih kurang.
“Saat melakukan pengawasan pleno pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) yang disampaikan KPU beberapa hari lalu, ada delapan Parpol di Sulut yang keterwakilan 30 persen perempuannya kurang,” ujar Mewoh.
Pantauan media ini, dalam diskusi yang menghadirkan akademisi dan tokoh aktivis perempuan, terjadi adu gagasan apakah penting peraturan keterwakilan perempuan ini atau perlu adanya penyesuaian dengan kondisi demokrasi saat ini.
“Saat ini keterwakilan perempuan harus dilihat dari sisi kultur yang ada di setiap daerah, kalau di Sulut sendiri peran perempuan sangat terasa dan nyata. Banyak perempuan yang menjadi pemimpin, di kampus-kampus contohnya, banyak dekan Perempuan, bahkan pernah ada Rektor Perempuan. Jadi keterpanggilan untuk menjadi pemimpin atau wakil rakyat harusnya datang dari diri sendiri,” ujar Dr. Michael Mamentu, salah satu narasumber dari akademisi.
(Dede)
