Makasiow.com, Tomohon – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) hadir untuk mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan upaya mitigasi terhadap Covid-19 dengan memberikan penghasilan tambahan untuk kelompok berpenghasilan rendah melalui skema Padat Karya Tunai (PKT) atau Cash For Work (CFW).
Hal ini diungkapkan Walikota Tomohon Caroll J A Senduk SH dalam kegiatan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan pembangunan pada kegiatan administrasi pembangunan.
Kegiatan yang dilaksanakan di Bpu Kantor Kelurahan Tinoor Dua itu dirangkaikan dengan launching program cash for work/padat karya tunai melalui program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), Jumat (04/06/2021).
Dalam kegiatan tersebut, Walikota mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan bantuan tunai, dalam bentuk upah tenaga kerja kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 dan yang mengalami Putus Hubungan Kerja (PHK) serta bagi masyarakat yang mengalami penurunan/kehilangan pendapatan.
“Seperti yang telah kita ketahui bersama dengan adanya sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah, maka Kota Tomohon mendapat bantuan dari pemerintah pusat melalui kegiatan Padat Karya Tunai Program Kota Tanpa Kumuh,” ucap Walikota.
Caroll juga mengatakan, kegiatan padat karya tunai ini juga bertujuan memulihkan perekonomian masyarakat akibat Covid-19, khususnya di wilayah perkotaan.
“Dengan adanya program padat karya ini, maka jelas aset-aset infrastruktur yang ada di kelurahan akan semakin baik karena adanya pemeliharaan dan perbaikan yang dibangun program Kotaku maupun Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) lainnya melalui swakelola masyarakat,” ujarnya.
Walikota mengungkapkan, Prinsip pelaksanaan kegiatan program Padat Karya Tunai ini adalah partisipatif, transparan dan akuntabel, sederhana dan mudah dikerjakan, berkualitas, layak dan berkelanjutan.
Selain itu, Ia mengungkapkan bahwa Kota Tomohon mendapatkan anggaran padat karya tunai sebesar 3 miliar, masing-masing kelurahan 300 juta.
“Saya berharap kesepuluh kelurahan yang mendapatkan program ini dapat melaksanakan program ini sebaik mungkin,” ujar Senduk.
“Untuk itu, maka saya tegaskan agar harus ada sinergitas antara pemerintah Kecamatan dan Kelurahan selaku pembina kegiatan masyarakat di Kelurahan masing-masing bersama dengan Lembaga Keswadayaan Masyarakat, serta harus ada koordinasi bersama pihak Kotaku selaku penanggungjawab kegiatan, jangan sampai terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan di masing-masing Kelurahan,” tegas Walikota Caroll.
Caroll juga menghimbau kepada pelaksana kegiatan program Padat Karya di Kelurahan untuk benar-benar melaksanakan kegiatan ini secara bertanggung jawab, mengarahkan dan memberikan pembinaan selama kegiatan, sampai pada tahap evaluasi dan pelaporan agar tujuan dari kegiatan ini bisa tercapai.
“Kepada para Lurah kiranya bisa memberikan dukungan penuh kepada Lembaga Keswadayaan Masyarakat, memantau dan memberi pembinaan agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan memberi manfaat penuh bagi para tenaga kerja dan masyarakat pada umumnya,” tandasnya.
Dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Tomohon Drs. Johny Runtuwene, DEA, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Tomohon Jemmy Ringkuangan, AP, MSi, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman pada Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sulut Alfrits Makalew, ST, MSi, Tenaga Ahli Monitoring Evaluasi Kotaku Sulut Michiko Mamuaya, ST, perwakilan 10 Kelurahan yang melaksanakan program, jajaran pemerintah Kota Tomohon, beserta hadirin dan undangan. (***/jud)
