Makasiow.com. Tomohon – Polemik terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tomohon tahun 2023 terus berlanjut dan menjadi sorotan masyarakat. Berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat Andrikus Wuwung, menyayangkan situasi ini karena berdampak pada terhambatnya proses pembangunan di kota tersebut.
Wuwung mengungkapkan kekecewaannya melihat aksi saling tolak-menolak antara legislatif dan eksekutif terkait APBD sejak tahun 2022. Menurutnya, kepentingan politik yang terlalu mendominasi telah mengabaikan kepentingan masyarakat.
“Sepertinya pemerintahan ini lumpuh dan tak mampu bersinergi,” tegas Wuwung, yang juga mantan birokrat senior. Ia menambahkan bahwa penolakan berulang terhadap APBD, mulai dari Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) hingga APBD Perubahan, telah menghambat pelaksanaan program-program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.
Wuwung mengingatkan bahwa partai politik yang saat ini memegang mayoritas kursi di DPRD Kota Tomohon harus memikirkan konsekuensi dari tindakan mereka. “Kedepan penguasa Dewan Kota Tomohon adalah PDIP, pernah tidak mereka pikirkan hal yang sama bisa terjadi?” tanyanya.
Masyarakat Tomohon berharap agar polemik APBD ini segera berakhir dan para pihak terkait dapat kembali fokus pada kepentingan masyarakat. Terhambatnya pembangunan akibat perselisihan politik dapat berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kota Tomohon.
