Makasiow.com, Tomohon – Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara mengadakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda), Rabu (16/06/2021), Villa Emita Tomohon.
Wali Kota Tomohon, Caroll Senduk yang diwakili Asistwn Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Tomohon, Ir Enos Pontororing, MSi, diberikan kesempatan untuk membuka kegiatan.
Dalam sambutannya, Enos Pontororing menyampaikan bahwa pertemuan ini untuk saling mendekatkan hubungan silaturahmi melalui presentasi dan dialog, guna mensinkronkan serta mensinergikan program perencanaan dan pembangunan.
“Pelaksanaan kegiatan Rakorda merupakan momentum strategis dalam rangka melakukan akselerasi pengembangan dan penguatan koperasi dan umkm yang lebih berkualitas di tengah pandemi covid-19,” katanya.
Kemudian, Pemerintah Kota berharap, kehadiran koperasi dapat menunjukkan fungsi dan perannya dalam mendukung kebijakan nasional sebagai tiang penyanggah utama ekonomi.
“Sebagai penyeimbang kekuatan ekonomi, koperasi berperan dalam mendorong munculnya ekonomi biaya rendah, dengan cara memacu efisiensi yang bersifat teknis, alokatif dan sosial,” ungkapnya.
al ini diperlukan koperasi dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat, terutama yang datangnya dari kekuatan usaha yang lebih besar, dan mendominasi dalam pasar dan harga.
Oleh karena itu, lanjutnya, koperasi harus terus memainkan perannya, untuk dapat meningkatkan kualitasnya, dalam kehidupan perkoperasian. Tentunya hal ini tidak terlepas dari perencanaan dan kebijakan yang diberikan bagi pengembangan koperasi itu sendiri yang berdasarkan asas kekeluargaan dan usaha bersama.
“Maka berdasarkan amanat tersebut pembangunan ekonomi harus berorientasi pada pembangunan ekonomi kerakyatan,” ujar Walikota
Menurutnya, kesejahteraan masyarakat akan tercapai ketika adanya pemerataan pendapatan, pemerataan pelayanan publik serta stabilitas politik dan keamanan.
“Dalam mewujudkan pemerataan pendapatan perlu adanya stabilitas ekonomi termasuk didalamnya stabilitas perekonomian daerah,” ucap Senduk
“Sehubungan dengan hal tersebut pembangunan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan koperasi dan umkm merupakan strategi dan menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi daerah sehingga diperlukan keberpihakan serta komitmen yang kuat dari kita semua,” lanjutnya
Maka dengan itu, menurutnya, melalui koordinasi, sinkronisasi, serta harmonisasi yang baik antara kementerian bersama dinas terkait yang membidangi koperasi dan umkm, maka agenda transformasi usaha sektor informal menuju formal, transformasi ke dalam rantai pasok, transformasi digital, hingga modernisasi koperasi dapat terlaksana dengan baik.
“Tapi, upaya pencapaian target tidak akan berjalan tanpa koordinasi, kolaborasi, dan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, Presiden sudah memandatkan proporsi bantuan untuk umkm ditambah jadi 30 persen sampai 2025, kalau sekarang baru sekitar 20 persen. makanya, umkm juga harus siap saat nanti kerannya dibuka. oleh karena itu dalam rakorda ini akan banyak membahas penyaluran bpum, bantuan wirausaha, dak fisik dan non fisik bidang koperasi ukm tahun anggaran 2022 dan isu strategis lainnya,” tandasnya.
(***/Judi Tarek)
