Manado, Makasiow News – Dugaan keterlibatan dua oknum di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dengan Partai Nasdem pada Pemilihan Umum 2019 benar adanya.
Hal itu diungkap Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Nasdem Sulut, Victor Mailangkay, kepada media ini.
Ia membenarkan adanya Surat Keputusan DPW tentang Komisi Saksi Nasdem Sulut yang ditanda tangani dirinya sebagai Sekertaris DPW pada waktu itu dan Maximilian Lomban sebagai Ketua DPW.
“Mereka itu dikontrak sebagai tenaga profesional yang bekerja hanya sampai selesai perhitungan suara Pemilu 2019,” ujar Mailangkay yang juga pernah menjadi Kader Partai Golkar Sulut ini, beberapa waktu lalu.
Lanjutnya, para pengurus yang tergabung dalam KSN memberikan syarat agar tidak dimasukan dalam keanggotaan partai.
“Syarat yang mereka mintakan kepada Partai Nasdem agar mereka tidak menjadi Anggota Partai Nasdem dan hal itu kami setujui, sehingga sampai hari ini mereka tidak pernah buat KTA Partai Nasdem dan kontrak kerja mereka telah selesai setelah perhitungan suara Pemilu 2019,” tutur Wakil Ketua DPRD Sulut ini.
Namun Mailangkay tidak bisa menunjukan adanya Surat Kontrak tenaga profesional dengan para pengurus KSN, selain SK DPW Sulut bernomor: 002-SK/DPW-Nasdem Sulut/II/Sulut, yang telah beredar.
“Saya sudah tidak ingat lagi kontraknya, tapi yang pasti mereka bekerja secara profesional dalam kurun waktu tertentu dan terbatas serta mereka tidak bersedia menjadi Anggota Partai NasDem, sehingga sampai hari ini mereka tidak miliki KTA & tidak terdaftar sebagai Anggota Partai Nasdem,” pungkasnya.
Diketahui dua oknum yang masuk dalam struktur KSN Nasdem Sulut dan dilantik yakni, Winsi Kuhu (Anggota Bawaslu Kalimantan Tengah) dan Fentje Bawengan (Tenaga Ahli SDM dan Umum Bawaslu RI).
(Dede)
