“Sinergitas ala ODSK di Sulut bisa dijadiakan lesson learned bagi tata kelola pemerintahan di Indoensia. Sebab dengan sinergitas politik yang terbangun telah berdampak pada kemajuan di beberapa sektor seperti penurunan kemisikinan dan pengembangan infrastruktur fisik,”
Ferry Liando, Dosen Kepemiluan Unsrat Manado
Manado, Makasiow News – Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey dan Wakil GUbernur Steven Kandouw, memimpin daerah Nyiur Melambai dengan Visi “Sulawesi Utara maju dan sejahtera sebagai pintu gerbang Indonesia di Asia Pasifik”. Dengan salah satu Misi-nya, Pemerintahan yang baik dan bersih didukung oleh sinergitas antar daerah.
Kata Sinergitas yang termuat dalam Misi Olly-Steven pada periode kedua ini, telah menjadi jargon bahkan strategi dalam menuntaskan setiap program yang ada sampai ke seluruh pelosok Sulut.
Menurut pemangat Pemerintahan, Ferry Liando, salah satu standar memacu program pembangunan untuk kesejahteran masyarakat adalah terbangunya sinergitas antar level Pemerintah.
“Tanpa sinergitas itu maka tujuan pembangunan akan sangat sulit tercapai,” ujar Ferry Liando, Dosen Unsrat Manado ini.
Apalagi, Katanya, saat ini kebijakan negara tidak lagi menggunakan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai panduan.
“Tidak terintegrasinya kebijakan antar deperatemen atau kebijakan antar level pemerintahan akan mengacaukan sistim perencanaan nasional. Namun demikin terdapat beberapa daerah yang terhidar dari ketidakselarasan pembangunan. Salah satunya adalah Provinsi Sulawesi Utara,” ujarnya.
Kata Liando, Pemerintah Sulut diuntungkan dengan kondisi politik saat ini terutama berkaitan dengan kesinambungan program Pemerintahan dari pusat hingga ke daerah.
“Kesinambungan terjadi karena situasi politik yang mendukung. Presiden, Gubernur dan sebagian besar Bupati dan Wali Kota memiliki garis politik yang sama,” katanya.
Menurut Liando, kesamaan latar belakang politik tentu sangat membantu keselarasan atau sinergitas pembangunan.
“Efeknya di Sulut sangat bagus. Buktinya Gubernur dan Wakil Gubernur karena berasal dari parpol yang sama mereka tidak pernah konflik. begitu juga Gubenrur dan sebagian besar Bupati/Wali Kota juga tidak pernah konflik,” tuturnya.
Liando mencontohkan, di sebagian besar daerah di indonesia baik Gubernur dan Wakil Gubernur maupun dengan Bupati dan Wali Kota sering terlibat konflik.
“Jika sudah konflik maka mustahil tujuan pembangunan akan dicapai. Selama ini yang menghambat pembangunan, salah satunya adalah ketidaksinkronan program antara Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Penyebab salah satunya karena perbedaan latar belakanag politik para aktor politik,” terangnya.
“Sinergitas ala ODSK di Sulut bisa dijadiakan lesson learned bagi tata kelola pemerintahan di Indoensia. Sebab dengan sinergitas politik yang terbangun telah berdampak pada kemajuan di beberapa sektor seperti penurunan kemisikinan dan pengembangan infrastruktur fisik,” tandasnya.
(*)
