Oleh: Ruddy Tangkawarouw, SH dan Drs. Eddy Turang
Politik dagang sapi dalam birokrasi bukan hanya merusak tatanan administrasi, tetapi juga menciptakan dampak destruktif yang panjang bagi pelayanan publik. Praktik ini, di mana jabatan digunakan sebagai alat tukar kepentingan, merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperlemah efektivitas birokrasi.
Di Kota Tomohon, pemerintahan di bawah kepemimpinan Caroll Senduk telah berupaya membangun sistem yang kuat dan berbasis meritokrasi, dengan segala mekanisme pengawasan dari Menpan RB dan Kemendagri. Langkah ini diapresiasi oleh pemerintah pusat, terutama dalam penempatan dan perpindahan jabatan yang mematuhi aturan administrasi negara.
Sebaliknya, ketika Wenny Lumentut (WL) menjabat sebagai Wakil Wali Kota Tomohon, praktik politik dagang sapi terlihat menonjol. Berdasarkan pengamatan kami sebagai birokrat senior, WL sering kali menggunakan jabatan sebagai alat tawar-menawar untuk kepentingan politiknya. Hal ini memunculkan dualisme kepemimpinan dan memperlemah efektivitas pemerintahan.
Konflik Kepemimpinan dan Respons Publik
Fakta menunjukkan bahwa selama duet Caroll Senduk-Wenny Lumentut (CSWL), terjadi ketidakharmonisan yang disebabkan oleh perbedaan karakter dan visi. Caroll yang dikenal santun dan terukur sering kali menjadi sasaran provokasi dan serangan verbal oleh WL. Meski Caroll tetap menunjukkan sikap profesional, respons publik justru semakin menguatkan simpati kepada Caroll.
Sifat WL yang dinilai meledak-ledak dan kurang sopan di depan publik menjadi sorotan negatif. Bahkan, selama menjabat sebagai wakil wali kota, WL lebih banyak fokus membangun kekuatan politik pribadinya ketimbang menjalankan tugas pemerintahan. Hal ini menciptakan ketegangan internal yang berimbas pada stabilitas birokrasi.
Peringatan untuk Masa Depan Tomohon
Tomohon membutuhkan pemimpin yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, etika, dan visi yang sejalan dengan nilai-nilai budaya Tombulu. Praktik politik berbasis kepentingan jangka pendek hanya akan membawa kota ini ke dalam kemunduran.
Kami merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mengingatkan masyarakat Tomohon agar tidak terbuai dengan janji-janji materi yang bersifat sesaat. Pemimpin yang baik adalah yang mampu menjaga harmoni, membangun birokrasi yang sehat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya serta religiusitas kota ini.
Mari kita bersama memilih pemimpin yang benar-benar peduli dengan masa depan Tomohon, bukan yang hanya mengejar ambisi pribadi. Kota ini terlalu berharga untuk diserahkan kepada figur yang tidak memahami esensi kepemimpinan dan budaya setempat.
Disclaimer: Artikel ini merupakan opini dari penulis dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi tulisan.