Manado, 20 April 2026 Gubernur Sulawesi Utara memimpin langsung apel kendaraan dinas (kendis) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang digelar di halaman belakang Kantor Gubernur, Manado, Senin, 20 April 2026. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan aset daerah sekaligus memastikan pengelolaannya berjalan secara transparan dan akuntabel.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menegaskan bahwa apel kendaraan dinas bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan langkah konkret untuk melakukan audit fisik terhadap aset milik daerah.
“Kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah nyata kita untuk melakukan audit fisik, penataan aset, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa kendaraan dinas harus dipahami sebagai sarana kerja untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat, bukan sebagai simbol status.
“Kendaraan dinas bukanlah simbol status sosial, melainkan instrumen vital untuk melayani masyarakat,” katanya.
Menurut Gubernur, seluruh aset yang digunakan oleh aparatur pemerintah merupakan amanah yang bersumber dari anggaran negara, sehingga penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh.
“Setiap aset yang kita gunakan berasal dari mandat dan uang rakyat. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan dengan penuh integritas tinggi. Mulai dari baut, mesin, hingga bahan bakar, semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya,” ujarnya.
Dalam arahannya, Gubernur juga memberikan instruksi kepada seluruh kepala perangkat daerah dan pengguna kendaraan dinas untuk meningkatkan pengawasan serta perawatan aset.
“Saya instruksikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dan pengguna kendaraan dinas untuk melakukan perawatan rutin, menjaga kondisi aset agar selalu prima, serta menghindari penyalahgunaan dan kelalaian,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pengelolaan aset yang baik tidak hanya menjaga kondisi kendaraan tetap optimal, tetapi juga berdampak pada efisiensi anggaran daerah.
“Dengan perawatan yang baik, kita mencegah kerusakan berat, memperpanjang usia pakai, dan pada akhirnya menekan beban anggaran daerah,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menilai tata kelola aset yang baik merupakan bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang profesional, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Marilah kita menjaga amanah ini bersama-sama demi pelayanan terbaik untuk Sulut,” kata Gubernur.
