Manado, 30 Maret 2026 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mulai menerapkan skema kerja fleksibel berupa work from home (WFH) secara terbatas bagi aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya efisiensi energi sekaligus penyesuaian pola kerja yang lebih adaptif, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling menegaskan bahwa penerapan WFH tidak boleh berdampak pada menurunnya kinerja ASN, terutama dalam memberikan pelayanan publik yang menjadi prioritas utama pemerintah.
Menurutnya, kebijakan ini dirancang secara selektif dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional setiap instansi. Tidak semua pekerjaan dapat dilakukan dari rumah, sehingga pengaturan dilakukan secara proporsional agar fungsi pelayanan tetap berjalan optimal.
Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya pengawasan dan pengendalian kinerja selama penerapan WFH. Setiap ASN diharapkan tetap menjaga disiplin, produktivitas, serta tanggung jawab terhadap tugas yang diemban, meskipun tidak bekerja sepenuhnya dari kantor.
Selain aspek kinerja, kebijakan ini juga diarahkan untuk mendukung efisiensi penggunaan energi di lingkungan perkantoran. Dengan pengaturan kehadiran yang lebih fleksibel, konsumsi listrik dan operasional kantor diharapkan dapat ditekan tanpa mengganggu aktivitas pemerintahan.
Di sisi lain, Gubernur mengingatkan bahwa keamanan kantor tetap menjadi perhatian utama selama penerapan sistem kerja ini. Instansi diminta memastikan pengawasan tetap berjalan sehingga tidak terjadi gangguan terhadap aset maupun operasional pemerintahan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menilai bahwa pola kerja fleksibel dapat menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan efisiensi birokrasi, selama tetap diimbangi dengan komitmen kuat terhadap pelayanan publik.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap ASN dapat bekerja lebih efektif dan adaptif, sekaligus menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal.
