Jakarta, 10 April 2026 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menjajaki kerja sama strategis dengan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) guna memperkuat tata kelola pertambangan rakyat serta meningkatkan kesejahteraan penambang di daerah.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta pada Jumat, 10 April 2026, Gubernur Sulawesi Utara bertemu langsung dengan Direktur Utama Antam Untung Budiharto untuk membahas penguatan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta skema penyerapan hasil tambang masyarakat.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para penambang rakyat. Salah satu langkah strategis yang saya tempuh adalah menjalin komunikasi dan penjajakan kerja sama strategis dengan PT Aneka Tambang Tbk (Antam),” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya kehadiran negara melalui badan usaha milik negara (BUMN) dalam menjamin hasil tambang rakyat dapat diserap dengan harga yang layak dan transparan.
“Saya menegaskan pentingnya kehadiran negara melalui BUMN untuk memastikan hasil tambang rakyat mendapatkan harga yang layak, transparan, dan sesuai standar internasional seperti LBMA. Kita tidak ingin lagi melihat penambang rakyat dirugikan,” katanya.
Selain aspek pemasaran hasil tambang, kerja sama yang dijajaki juga mencakup dukungan teknis dan edukasi bagi para penambang agar kegiatan pertambangan dapat dilakukan secara aman dan berkelanjutan.
“Selain aspek pemasaran, kerja sama ini juga mencakup dukungan teknis dan edukasi agar pertambangan dapat berjalan secara aman, baik, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Saat ini, pembahasan teknis terkait kerja sama tersebut masih terus dilakukan oleh tim dari Antam bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Utara.
Gubernur berharap kolaborasi ini dapat segera direalisasikan guna menciptakan sistem pertambangan yang lebih adil serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Semoga kolaborasi ini segera terwujud demi tata kelola pertambangan yang lebih adil dan berpihak pada rakyat,” katanya.
