Jakarta, Makasiow News – Pengurus Pusat GMKI melaksanakan Dialog Publik dengan mengusung tema “Membaca Arah Strategi Nasional dalam Mewujudkan Transisi Energi di Indonesia”. Selasa, (03/10/2023).
Bertempat di Graha Oikumene, Jakarta Pusat, Dialog Publik tersebut menghadirkan Direktur
Konservasi Energi Kementerian ESDM RI, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, dan Tenaga Ahli Madya KSP Deputi I RI sebagai narasumber.
Berdasarkan Undang-Undang No. 16 tahun 2016 sebagai hasil ratifikasi dari Paris Agreement Tahun 2015, transisi energi merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk
memberikan jaminan kepada masyarakat atas lingkungan hidup yang berkualitas.
Selain itu, Indonesia sebagai bagian dari negara G20 juga telah bersepakat untuk menjalin komitmen dan kerja sama dalam upaya mitigasi dan adapatasi terhadap dampak krisis iklim.
Pak Gigih Udi Atmo, Direktur Konservasi Energi Kementerian ESDM mengungkapkan, dalam mewujudkan transisi energi, pemerintah Indonesia sudah menetapkan target untuk
mencapai 23% porsi EBT pada bauran energi nasional di tahun 2025 dan minimal 31% pada
tahun 2030.
“Untuk mencapai target tersebut, sudah dibuat roadmapnya melalui kebijakan-kebijakan, aturan pemerintah, serta program konservasi energi,” kata Gigih.
Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa pada tahun 2023 grafik capaian target EBT masih ada di angka 17%, sehingga masih diperlukan upaya dan dorongan ke semua sektor.
Sehingga, upaya dekarbonisasi dan upaya pengurangan efek gas rumah kaca tengah diupayakan, termasuk juga dorongan untuk mempercepat investasi pada PLT EBT melalui penguatan-penguatan regulasi yang komprehensif.
Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, menuturkan
bahwa Potensi teknis EBT di Indonesia diperkirakan dapat mencapai 8000 GW.
Potensi EBT tersebut dapat memenuhi 100% kebutuhan energi Indonesia pada tahun 2050, dengan manfaat ekonomi dan sosial yang besar.
“Indonesia membutuhkan kesiapan dukungan secara politik/ regulasi, tekno-ekonomi, investasi dan sosial untuk mewujudkan transisi energi tersebut,” ungkap Tumiwa.
Ahmad Agus Setiawan, Tenaga Ahli Madya KSP Deputi I RI, menyebutkan, Ketergantungan Indonesia pada fossil energi masih tinggi, sedangkan bauran energi primer dan pemanfaatan EBT masih minim.
“Pemerintah menargetkan penambahan pembangkit EBT sebesar 20,9 GW pada tahun 2030 dan akan melakukan Biomass cofiring pada PLTU untuk mengurangi emisi karbon yang ditimbulkan,” kata Setiawan.
Dalam dialog, Hans Siagian, Ketua Bidang Hubungan Internasional Pengurus Pusat GMKI, menyampaikan bahwa GMKI akan mendukung dan mengawal komitmen dan cita-cita Indonesia untuk mencapai target 23% Porsi EBT dalam bauran energi nasional pada tahun 2025.
“Kita, Indonesia, didukung berbagai potensi sumber energi baru terbarukan, seperti potensi hidro, potensi laut, potensi Surya, potensi bioenergi, potensi angin dan potensi geothermal yang sebenarnya sangat mampu untuk memenuhi kebutuhan energi kita,” kata Siagian.
Pada dialog tersebut, GMKI berkomitmen melihat potensi-potensi yang ada, sehingga mendapatkan perhatian baik dalam bentuk investasi maupun inovasi teknologi.
(Stefanus Goni)