Pada 15 Januari 2025, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan tercapainya kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Dalam pengumumannya, yang disampaikan bersama Wakil Presiden Kamala Harris dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken, Biden menegaskan bahwa kesepakatan ini mencakup persetujuan mengenai sandera antara Israel dan Hamas.
Biden mengungkapkan, “Ini adalah sore yang baik karena akhirnya saya dapat mengumumkan gencatan senjata.”
Pengumuman tersebut disampaikan setelah Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, selaku mediator, menyatakan bahwa gencatan senjata ini akan mulai berlaku pada 19 Januari 2025.
Gencatan Senjata Dilakukan dalam Tiga Fase
Menurut Sheikh Mohammed, gencatan senjata ini akan dijalankan dalam tiga fase.Fase pertama, yang dimulai pada 19 Januari, melibatkan pertukaran tahanan terbatas. Sebanyak 33 tahanan Israel yang terdiri dari perempuan, anak-anak, dan warga sipil di atas 50 tahun akan dibebaskan. Sebagai gantinya, Israel akan melepaskan tahanan Palestina. Selain itu, pasukan Israel juga akan ditarik dari pusat-pusat kota Gaza dan dipindahkan ke wilayah yang jaraknya tidak lebih dari 700 meter dari perbatasan Gaza-Israel.
Fase kedua akan melanjutkan pembebasan tahanan. Jika tahap pertama berhasil, Hamas akan membebaskan lebih banyak tahanan, sebagian besar tentara Israel laki-laki. Sementara itu, Israel juga akan membebaskan lebih banyak warga Palestina. Di fase ini, pasukan Israel juga dijadwalkan untuk menarik diri sepenuhnya dari Gaza.
Fase ketiga, yang merupakan tahap akhir, mencakup pengembalian jenazah para tahanan yang masih tersisa dari kedua belah pihak. Selain itu, tahapan ini juga mencakup perencanaan rekonstruksi Gaza selama tiga hingga lima tahun yang akan diawasi secara internasional.
Perhatian terhadap Potensi Tantangan Implementasi
Meskipun kesepakatan gencatan senjata telah dicapai, Marwan Bishara, analis politik Al Jazeera, mengingatkan agar kita tetap waspada. Menurutnya, strategi skeptisisme yang sering diterapkan oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bisa menjadi hambatan bagi implementasi kesepakatan ini. “Israel dikenal dengan strategi skeptisisme seperti, ‘Oh, ini tidak akan berhasil, Hamas tidak merespons, masih banyak hal yang harus diselesaikan,’” ujar Marwan.
Lebih lanjut, Marwan menilai bahwa meskipun kesepakatan ini mudah untuk ditandatangani, proses implementasinya akan jauh lebih sulit. Banyak agenda yang harus diselesaikan, seperti distribusi bantuan kemanusiaan dan kesehatan, serta kemungkinan serangan Israel ke wilayah Palestina lainnya.