Sejak (1/10/2025), masyarakat Indonesia kembali menghadapi penyesuaian harga bahan bakar minyak. Kali ini yang bergerak naik adalah jenis non-subsidi. Dexlite dan Pertamina Dex resmi mengalami kenaikan harga, mengikuti dinamika pasar energi global. Harga Pertamax relatif stabil di kisaran Rp 12.200–12.800 per liter, sementara jenis bersubsidi seperti Pertalite (Rp 10.000/liter) dan Solar subsidi (Rp 6.800/liter) tetap tidak berubah.
Kenaikan ini bukan langkah tiba-tiba. Lonjakan harga minyak dunia dalam beberapa bulan terakhir, ditambah fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar, membuat biaya impor dan produksi BBM ikut melambung. Pertamina menyesuaikan harga demi menjaga margin usaha, sekaligus memastikan distribusi tetap berjalan. Di balik angka-angka itu, ada rantai panjang biaya logistik: dari penyulingan, transportasi, hingga penyaluran ke SPBU yang ikut terdongkrak.
Dampaknya langsung terasa ke banyak lini. Ongkos transportasi berpotensi naik, memicu efek domino pada harga barang kebutuhan pokok. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kenaikan ini bisa menjadi beban tambahan, meski pemerintah menahan harga BBM bersubsidi agar tidak menyentuh langsung kantong kelompok rentan. Sementara itu, bagi pelaku usaha, terutama di sektor logistik dan jasa, biaya operasional diperkirakan meningkat.
Namun ada pula sisi lain dari kebijakan ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendorong sebagian kalangan beralih ke transportasi umum atau mencari alternatif hemat energi. Di kota-kota besar, tren kendaraan listrik kembali mendapat sorotan, meski aksesnya belum merata.
Gelombang harga energi seperti ini bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Dari awal dekade hingga kini, setiap penyesuaian harga BBM selalu menimbulkan perdebatan panjang antara kepentingan fiskal negara, tekanan pasar global, dan daya tahan masyarakat. Pertanyaannya, seberapa siap pemerintah dan publik menghadapi lonjakan biaya hidup berikutnya, jika gelombang energi dunia kian sulit diprediksi?