Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memperkuat komitmen penyediaan hunian layak bagi masyarakat melalui pertemuan intensif dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait pada Kamis, 27 Februari 2026. Pertemuan tersebut membahas berbagai program strategis untuk memperluas akses perumahan bagi masyarakat di Sulawesi Utara.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Sulawesi Utara menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan seluruh masyarakat memiliki akses terhadap hunian yang layak.
“Saya melakukan pertemuan intensif dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Bapak Maruarar Sirait, dengan satu tujuan utama – memastikan setiap warga Sulut mendapatkan akses terhadap hunian yang layak dan berkeadilan,” ujarnya.
Salah satu hasil penting dari pertemuan tersebut adalah rencana pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tahap pertama pembangunan rusun tersebut direncanakan akan dimulai di Kota Manado sebagai bagian dari upaya mengatasi kebutuhan hunian di wilayah perkotaan.
Selain itu, pemerintah juga mencatat peningkatan signifikan dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Jumlah bantuan rumah yang sebelumnya terbatas kini ditingkatkan menjadi sekitar 8.000 unit bagi masyarakat yang membutuhkan.
Pemerintah pusat juga mengalokasikan sekitar 7.000 unit rumah subsidi melalui program pembiayaan dari BP Tapera. Dari jumlah tersebut, sekitar 400 hingga 600 unit direncanakan secara khusus bagi aparatur sipil negara (ASN), personel TNI dan Polri, atlet, serta tokoh agama.
Selain fokus pada penyediaan rumah bagi masyarakat, kerja sama tersebut juga mencakup dukungan terhadap sektor usaha dan pengembang lokal. Dalam skema yang dibahas, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berpeluang memperoleh subsidi bunga pinjaman hingga 5 persen. Pemerintah juga menyiapkan dukungan pembiayaan hingga Rp50 miliar bagi pengembang lokal untuk mempercepat pembangunan rumah rakyat.
Upaya penanganan dampak bencana juga menjadi bagian dari agenda kerja sama tersebut. Pemerintah berencana membangun rumah susun khusus bagi warga terdampak banjir di wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau Sitaro yang terjadi pada awal tahun 2026.
Menteri PKP dijadwalkan melakukan kunjungan langsung ke Sulawesi Utara pada April 2026 untuk memastikan berbagai program tersebut dapat berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.
Melalui kerja sama tersebut, pemerintah daerah berharap pembangunan sektor perumahan di Sulawesi Utara dapat semakin meningkat dan menjangkau lebih banyak masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk menjadikan Sulut sebagai provinsi yang lebih sejahtera dengan hunian yang layak bagi seluruh masyarakat,” kata Gubernur.
