Tomohon, Makasiow.com – Penjabat Sementara Wali Kota Tomohon, Ir. Fereydy Kaligis, M.A.P., menghadiri dan memberikan materi dalam Sosialisasi Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Kegiatan ini berlangsung di Emera Hills Tomohon pada Selasa (19/11/2024), dihadiri oleh perwakilan partai politik penerima bantuan di Kota Tomohon.
Dalam sambutannya, Kaligis menjelaskan bahwa bantuan keuangan diberikan kepada partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kota Tomohon, sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk tahun 2024, pencairan bantuan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama diberikan kepada partai politik peserta Pemilu 2019 yang memiliki kursi di DPRD periode 2019-2024, sedangkan tahap kedua untuk partai politik peserta Pemilu 2024 dengan kursi di DPRD periode 2024-2029.
“Pembagian hak bantuan keuangan telah diatur berdasarkan peresmian anggota DPRD hasil Pemilu 2024. Bagi yang diresmikan sebelum 16 bulan tertentu, hak bantuan diberikan ke partai politik hasil Pemilu 2024. Sebaliknya, jika peresmian dilakukan setelah tanggal 16, hak bantuan masih diberikan kepada partai hasil Pemilu 2019,” terang Kaligis.
Ia menambahkan bahwa bantuan untuk partai hasil Pemilu 2019 akan diberikan selama Januari hingga September 2024 (9 bulan), sementara partai hasil Pemilu 2024 akan menerima alokasi Oktober hingga Desember 2024 (3 bulan). Rumus perhitungan bantuan disesuaikan dengan proporsi waktu dan jumlah suara sah yang diperoleh masing-masing partai.
Kaligis juga mengingatkan pentingnya laporan pertanggungjawaban (LPJ) atas penggunaan dana hibah tersebut. “Partai politik penerima bantuan wajib menyiapkan LPJ sesuai peraturan yang berlaku. Respon cepat terhadap permintaan BPK-RI Perwakilan Sulawesi Utara juga perlu ditingkatkan, meski selama ini pelaporan di Kota Tomohon sudah cukup baik,” ujarnya.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari KPU Tomohon dan BPK-RI Perwakilan Sulawesi Utara. Turut hadir, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon, Stenly Mokoromban, S.H., bersama jajaran pengurus partai politik di Kota Tomohon.
Sosialisasi ini diharapkan mendorong transparansi dan akuntabilitas partai politik dalam pengelolaan dana bantuan keuangan, serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik di Kota Tomohon.