Bogor, Makasiow.com – Pejabat Sementara (Pjs) Walikota Tomohon, Ir. Fereydy Kaligis, M.A.P., hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Acara yang bertema “Implementasi Asta Cinta Menuju Indonesia Emas 2045” ini berlangsung di Ballroom Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat pada, (7/11/2024).
Rakornas dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang dalam sambutannya memberikan arahan mengenai kebijakan pemerintahan lima tahun ke depan, dengan fokus pada program-program prioritas pemerintah, antara lain program makanan bergizi gratis, ketahanan pangan dan energi, serta hilirisasi. Program-program tersebut, menurut Presiden, akan seiring dengan kebijakan pembangunan daerah, menciptakan keselarasan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Rakornas ini merupakan momentum yang sangat penting karena menjadi ajang berkumpulnya hampir seluruh pengambil keputusan yang menentukan arah kebijakan bangsa ke depan,” kata Presiden Prabowo.
Dalam sambutan penutupan, Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Gibran mengingatkan agar tidak ada ego sektoral dan semua visi serta program harus selaras dengan program pemerintah pusat, serta menyentuh langsung kepada masyarakat. Ia juga mengingatkan agar penganggaran dan realisasi kebijakan tepat sasaran.
Menanggapi arahan tersebut, Pjs Walikota Tomohon, Ir. Fereydy Kaligis, menyatakan bahwa Pemerintah Kota Tomohon akan menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dengan mendukung visi, misi, dan program pemerintah pusat serta menyelaraskannya dengan program-program yang ada di Pemerintah Kota Tomohon. Hal ini, menurut Kaligis, menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Rakornas yang berlangsung selama satu hari ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain seluruh Gubernur, Ketua DPRD Provinsi, Pangdam, Kapolda, Bupati/Walikota, Ketua DPRD Kabupaten/Kota, serta pejabat terkait lainnya, termasuk dari Badan Pusat Statistik (BPS), KPU, Bawaslu, dan instansi pemerintah terkait di seluruh Indonesia.