Manado, 26 Februari 2026, Sebanyak 1.839 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) resmi diluncurkan di seluruh desa dan kelurahan di Sulawesi Utara. Peresmian program tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas di Graha Gubernuran Manado pada Rabu, 26 Februari 2026.
Peluncuran ribuan Posbankum ini menjadi langkah strategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum, sekaligus menempatkan Sulawesi Utara di posisi ketiga secara nasional dalam upaya penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sulawesi Utara menegaskan bahwa keberadaan Posbankum merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan setiap warga mendapatkan perlindungan hukum yang adil.
“Saya menyampaikan bahwa keberadaan Posbankum ini merupakan bentuk nyata implementasi semboyan ‘Torang Samua Basudara’, yang memastikan setiap warga Sulut tanpa terkecuali mendapatkan hak hukum yang adil dan merata,” ujarnya.
Melalui program ini, masyarakat di berbagai wilayah Sulawesi Utara diharapkan dapat memperoleh layanan bantuan hukum secara lebih mudah dan terjangkau. Posbankum dirancang sebagai fasilitas layanan yang dapat diakses langsung oleh masyarakat tanpa harus menghadapi kendala biaya maupun prosedur yang rumit.
Layanan yang disediakan Posbankum juga mencakup berbagai bidang persoalan hukum. Tidak hanya menangani perkara pidana dan perdata, fasilitas ini juga memberikan pendampingan terkait persoalan hubungan industrial atau masalah ketenagakerjaan yang kerap dihadapi masyarakat.
Untuk menjamin kualitas pelayanan, setiap Posbankum akan dijalankan oleh tenaga paralegal yang telah mengikuti pelatihan khusus sehingga mampu memberikan pendampingan hukum secara profesional kepada masyarakat.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga menargetkan peningkatan kualitas layanan bantuan hukum di masa mendatang. Gubernur menyatakan bahwa pencapaian ini menjadi langkah awal untuk mendorong Sulawesi Utara meraih posisi terbaik secara nasional dalam program akses bantuan hukum.
“Kita tidak berhenti di sini. Target kita adalah menjadi yang terbaik di tingkat nasional saat acara peresmian oleh Presiden RI pada bulan April 2026 mendatang,” katanya.
Dengan keberadaan Posbankum yang tersebar hingga ke tingkat desa dan kelurahan, pemerintah berharap masyarakat dapat lebih mudah memperoleh perlindungan hukum sekaligus meningkatkan kesadaran hukum di tengah kehidupan sosial masyarakat.
